Maharmaskawin adalah istilah yang sering digunakan dalam perkawinan di Indonesia. Maharmaskawin merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam hubungan pernikahan. Maharmaskawin ini memiliki hukum besaran yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Apa saja pengertian maharmaskawin dan hukum besaran yang perlu diketahui? Simak penjelasannya di bawah ini.
Pengertian Maharmaskawin
Maharmaskawin adalah pemberian harta atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanda keseriusan dalam hubungan pernikahan. Maharmaskawin ini biasanya diberikan pada saat akad nikah atau pada saat perjanjian nikah dibuat. Pemberian maharmaskawin ini harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Maharmaskawin dapat berupa uang, emas, perhiasan, tanah, atau harta lainnya yang dianggap memiliki nilai yang setara. Besarnya maharmaskawin ini dapat disepakati oleh kedua belah pihak atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum Besaran Maharmaskawin
Setiap negara memiliki aturan dan hukum yang berbeda dalam hal besaran maharmaskawin. Di Indonesia, hukum besaran maharmaskawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.
Menurut hukum Islam, maharmaskawin memiliki nilai penting dalam pernikahan. Maharmaskawin menjadi hak mutlak dari pihak perempuan dan tidak boleh diambil atau dikurangi oleh pihak laki-laki tanpa persetujuan dari pihak perempuan.
Besaran maharmaskawin juga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing keluarga. Namun, besaran maharmaskawin yang terlalu besar juga dapat menjadi beban bagi pihak laki-laki dan keluarganya. Oleh karena itu, besaran maharmaskawin harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing keluarga.
Besaran Maharmaskawin dalam Perkawinan
Besaran maharmaskawin biasanya disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan dilangsungkan. Besaran maharmaskawin dapat ditentukan secara sukarela oleh kedua belah pihak atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di Indonesia, besaran maharmaskawin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebesar minimal 25 gram emas. Namun, besaran maharmaskawin ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga. Jika kedua belah pihak tidak dapat sepakat mengenai besaran maharmaskawin, maka pengadilan agama dapat menetapkan besaran maharmaskawin yang wajar dan adil.
Hukum Maharmaskawin dalam Pernikahan
Maharmaskawin memiliki hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pihak laki-laki harus memberikan maharmaskawin dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pihak perempuan juga memiliki hak untuk menolak maharmaskawin yang ditawarkan oleh pihak laki-laki jika dirasa tidak adil atau merugikan.
Jika terjadi perselisihan mengenai maharmaskawin, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pengadilan agama dapat menyelesaikan perselisihan mengenai maharmaskawin dan menetapkan besaran yang wajar dan adil sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga.
Kesimpulan
Maharmaskawin adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam hubungan pernikahan. Maharmaskawin ini memiliki hukum besaran yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Besaran maharmaskawin dapat disepakati oleh kedua belah pihak atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran maharmaskawin harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing keluarga. Jika terjadi perselisihan mengenai maharmaskawin, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
